Sumber:
- http://tgskull.blogspot.com
- http://cybercrimedancyberlow.blogspot.com
- http://vemby-yoel.blogspot.com
- http://cybercrimedancyberlow.blogspot.com
- http://vemby-yoel.blogspot.com
MACAM-MACAM CYBER
CYBER LAW
Cyber Law adalah hukum yang digunakan
di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber
law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang
berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan
memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan
memasuki dunia cyber atau maya.
Cyber law merupakan seperangkat
aturan yang dibuat oleh suatu negara tertentu, dan peraturan yang dibuat itu
hanya berlaku kepada masyarakat negara tersebut. Jadi, setiap negara mempunyai
cyber law tersendiri.
Istilah hukum cyber diartikan
sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional
digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain
yang juga digunakan adalah Hukum TI (LAW of Information Teknologi), Hukum Dunia
Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara.
Secara akademis, terminologi
"cyber law" belum menjadi terminologi yang umum. Terminologi lain
untuk tujuan yang sama seperti The Law of The Internet, Law and The Information
Superhighway, Information Technology Law, The Law of Information, dan
sebagainya.
Di Indonesia sendiri tampaknya belum
ada satu istilah yang disepakati. Dimana istilah yang dimaksud sebagai
terjemahan dari "cyber law", misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum
Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika). Secara
yuridis, cyber law tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum
tradisional. Kegiatan cyber meskupin bersifat virtual dapat dikategorikan
sebagai tindakn dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan
virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.
Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang
telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.
Menurut Indonesian Defense
University, definisi cyber law adalah hukum terkait dengan proses dan resiko
teknologi pada cyber space. Dari perspektif teknologi, cyber law digunakan
untuk membedakan mana cyber activity yang bersifat legal dan mana yang tergolong
tindak kejahatan dunia maya (cyber crime) atau pelanggaran kebijakan (policy
violation). Cyber law dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak
negara adalah "ruang dan waktu". Sementara itu, internet dan jaringan
komputer mendobrak batas ruang dan waktu.
Saat ini Indonesia memiliki satu
regulasi terkait dengan transaksi elektronik yaitu UU Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Tetapi dikalangan peminat dan pemerhati, masalah hukum
yang berkaitan dengan internet di Indonesia masih menggunakan istilah
"cyber law". Dimana hukum yang sudah mapan seperti kedaulatan dan
yuridiksi tidak mampu lagi merespon persoalan-persoalan dan karakteristik dari
internet dimana para pelaku yang terlibat dalam pemanfaatan internet tidak lagi
tunduk pada batasan kewarganegaraan dan kedaulatan suatru negara.
TUJUAN CYBER LAW
Cyber law sangat dibutuhkan,
kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, atau pun penanganan tindak
pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap
kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan
pencucian uang dan kejahatan terorisme.
RUANG LINGKUP CYBER LAW
Pembahasan mengenai ruang lingkup
"cyber law" dimaksudkan sebagai inventarisasi atas
persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan
pemanfaatan internet. Secara garis besar ruang lingkup "cyber law"
ini berkaitan dengan persoalan-persoalan atau aspek hukum dari :
- e-commerce
- Trademark/Domain Names
- Privacy and security on the Internet
- Copyright
- Defamation
- Content Regulation
- Disptle Settlement, dan sebagainya.
TOPIK-TOPIK CYBER LAW
Secara garis besar ada lima topik
dari cyber law di setiap negara yaitu :
- Information Security, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui Internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik.
- Onl-line Transaction, meliputi penawaran, jual-beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet.
- Right in Electronic Information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia content.
- Regulation Information Content, sejauh mana perangkat hukum mengatur content yang dialirkan melalui internet.
- Regulation On-line Contact, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, retriksi eksport-import, kriminalitas dan yurisdiksi hukum.
KOMPONEN-KOMPONEN CYBER LAW
- Tentang yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait; komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu.
- Tentang landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan, aspek accountability, tanggung jawab dalam memberikan jasa online dan penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet.
- Tentang aspek hak milik intelektual dimana adanya aspek tentang patent, merk dagang, merk dagang rahasia yang diterapkan serta berlaku di dalam dunia cyber.
- Tentang aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan.
- Tentang aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet.
- Tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari nilai investasi yang dapat dihitung sesuai denga prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi.
- Tentang aspek hukum yang memberikan legalisasi atau internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha.
ASAS-ASAS CYBER LAW
Dalam kaitannya dengan penentuan
hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu :
- Subjective Territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
- Objective Territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat rugi bagi negara yang bersangkutan.
- Nationality, yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
- Passive Nationality, yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
- Protective Principle, yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.
- Universality, asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai "universal interest jurisdiction". Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setip negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes againts humanity), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara dan lain-lain. Meskipun di masa mendatang asas yurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk internet piracy, seperti komputer, cracking, carding, hacking and viruses, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.
Oleh karena itu, untuk ruang cyber
dibutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan
hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ruang cyber dapat
diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh screens and
passwords. Secara radikal, ruang cyber telah mengubah hubungan antara legally
significant (online) phenomena and physical location.
TEORI-TEORI CYBER LAW
Berdasarkan karakteristik khusus
yang terdapat dalam ruang cyber maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai
berikut :
- The Theory of the Uploader and the Donwloader, berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap oran dalam wilayahnya untuk dowloading kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian Amerika yang pertama menggunakan yurisdiksi ini.
- The Theory of Law of the Server, pendekatan ini memperlakukan server dimana webpages secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah webpages yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. namun teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam yurisdiksi asing.
- The Theory of International Spaces, ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni Sovereignless Quality.
CYBER SPACE
Untuk sampai
pada pembahasan mengenai cyber law, terlebih dahulu perlu dijelaskan satu
istilah yang sangat erat kaitannya dengan cyber law yaitu cyberspace (ruang
maya), karena cyberspace-lah yang akan menjadi objek atau concern dari cyber
law. Istilah cyberspace untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh William Gibson
seorang penulis fiksi ilmiah (science fiction) dalam novelnya yang berjudul
Neuromancer Istilah yang sama kemudian diulanginya dalam novelnya yang lain
yang berjudul Virtual Light. Dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut dengan
”cyberspace” itu tidak lain adalah Internet yang juga sering disebut sebagai ”a
network of net works”. Dengan karakteristik seperti ini kemudian ada juga yang
menyebut ”cyber space” dengan istilah ”virtual community” (masyarakat maya)
atau ”virtual world” (dunia maya). Dengan asumsi bahwa aktivitas di Internet
itu tidak bisa dilepaskan dari manusia dan akibat hukumnya juga mengenai
masyarakat (manusia) yang ada di ”physical word” (dunia nyata), maka kemudian
muncul pemikiran mengenai perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas
tersebut. Namun, mengingat karakteristik aktivitas di Internet yang berbeda
dengan di dunia nyata, lalu muncul pro kontra mengenai bisa dan tidaknya sistem
hukum tradisional/konvensional (the existing law) yang mengatur aktivitas
tersebut
